 |
| Foto: Lamhot Aritonang |
Jakarta - Kenaikan sejumlah tunjangan DPR menuai polemik. Wakil
Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan runtutan pengajuan sampai
tunjangan DPR dinaikkan.
"Kami mengapresiasi penjelasan Menkeu bahwa setiap tahun pasti ada penyesuaian tidak hanya di DPR. Tidak hanya untuk pejabat negara saja, dari swasta juga," kata Taufik kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Mengenai tunjangan untuk birokrasi pemerintahan, Taufik menuturkan, setiap institusi mengajukan penyesuaian berdasarkan tiga parameter. Yakni penyesuaian terhadap inflasi, penyesuaian terhadap daya beli dan benefitnya.
"Namanya pengajuan, pasti setiap kebutuhan kaitan tupoksi institusi negara kan berbeda-beda itu nanti yang memfinalisasi dari pemerintah ada di Bappenas dan Kemenkeu, jadi ada standardisasi Bappenas dan Kemenkeu," kata Taufik yang merupakan pimpinan DPR bidang Korkeu ini.
Adjustment di pemerintah memang dimasukkan RUU APBN. Artinya seluruh pengajuan adjustment pemerintahan terkait tunjangan pejabat negara semuanya dimasukkan di dalam pembahasan draf RUU APBN yang dikoordinasikan antara Bappenas dan Kemenkeu.
"Karena APBN itu hanya inisiatif pemerintah, tidak ada inisiatif DPR, sehingga pada adjustment dilakukan pemerintah bersama DPR karena yang memiliki kewenangan budgeting adalah DPR. Lalu bagaimana dengan yudikatif? Ya tentunya yudikatif ditempelkan di pemerintah sebagai bagian dari eksekutif," terang Taufik yang juga doktor ekonomi dari Undip ini.
Usulan dari DPR dibahas oleh Kesekjenan dan BURT. Sementara di pemerintahan usulan tersebut dibahas oleh biro perencanaan di masing-masing institusi. Setelah dimasukkan dalam RUU APBN selanjutnya dilakukan pembahasan di DPR bersama Banggar.
"Kemudian dibahas di Banggar, antara DPR dengan pemerintah, dibahas rutin setiap tahun. Di dalam rapat Banggar antara pemerintah dan DPR itu dilakukan matrik bagaimana kemampuan negara yang bisa mengcover seluruh komponen trias politika tadi itu. Ini yang seringkali masyarakat tidak melihat itu, makanya saya ingatkan bahwa proses mekanisme pembahasan tunjangan tidak serta merta dinaikkan tidak tapi mekanismenya seperti itu," tutur Taufik.
Pada saat dibahas di Banggar, pemerintah dengan DPR membuat persetujuan. "Di DPR ini namanya pengajuan akhirnya, dari yang semula diajukan tunjangan kehormatan ketua badan atau komisi yang semula diusulkan Rp 11 juta, yang sekarang ini menerima Rp 4,4 juta menjadi Rp 6,8 juta. Ini sebetulnya dengan penjelasan Menkeu sudah sangat jelas bahwa Menkeu sudah menyetujui," pungkas Taufik.
Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyetujui kenaikan tunjangan anggota DPR. Dia beralasan nilai tunjangan yang disetujui tidak sebesar yang diusulkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
"Itu sudah diajukan suratnya. Kita potong cukup banyak. Yang akhirnya diberikan lebih jauh (dari yang) diajukan," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).
Kenaikan tunjangan itu tetap disetujui meski kondisi perekonomian negara sedang lemah. Bambang beralasan semua lembaga juga melakukan penyesuaian.
"Semua lembaga melakukan penyesuaian tunjangan termasuk KPK, termasuk KPU itu di kita," ujarnya.
Berikut adalah daftar kenaikan tunjangan anggota DPR yang sudah disetujui:
1. Tunjangan Kehormatan
A) Ketua badan/komisi: Rp 4.460.000 naik menjadi Rp 6.690.000 (sempat diusulkan Rp 11.150.000)
B) Wakil ketua badan/komisi: Rp 4.300.000 naik menjadi Rp 6.450.000 (sempat diusulkan Rp 10.750.000)
C) Anggota: Rp 3.720.000 naik menjadi Rp 5.580.000 (sempat diusulkan Rp 9.300.000)
2. Tunjangan Komunikasi Intensif
A) Ketua badan/komisi: Rp 14.140.000 naik menjadi Rp 16.468.000 (sempat diusulkan Rp 18.710.000)
B) Wakil ketua: Rp 14.140.000 naik menjadi Rp 16.009.000 (sempat diusulkan Rp 18.192.000)
C) Anggota: Rp 14.140.000 naik menjadi Rp 15.554.000 (sempat diusulkan Rp 17.675.000)
3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran
A) Ketua badan/komisi: Rp 3.500.000 naik menjadi Rp 5.250.000 (sempat diusulkan Rp 7.000.000)
B) Wakil ketua badan/komisi: Rp 3.000.000 naik menjadi Rp 4.500.000 (sempat diusulkan Rp 6.000.000)
C) Anggota: Rp 2.500.000 naik menjadi Rp 3.750.000 (sempat diusulkan Rp 5.000.000)
4. Bantuan Langganan Listrik dan Telepon: Rp 5.500.000 naik menjadi Rp 7.700.000 (sempat diusulkan Rp 11.000.000)
(van/nrl)
"Kami mengapresiasi penjelasan Menkeu bahwa setiap tahun pasti ada penyesuaian tidak hanya di DPR. Tidak hanya untuk pejabat negara saja, dari swasta juga," kata Taufik kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Mengenai tunjangan untuk birokrasi pemerintahan, Taufik menuturkan, setiap institusi mengajukan penyesuaian berdasarkan tiga parameter. Yakni penyesuaian terhadap inflasi, penyesuaian terhadap daya beli dan benefitnya.
"Namanya pengajuan, pasti setiap kebutuhan kaitan tupoksi institusi negara kan berbeda-beda itu nanti yang memfinalisasi dari pemerintah ada di Bappenas dan Kemenkeu, jadi ada standardisasi Bappenas dan Kemenkeu," kata Taufik yang merupakan pimpinan DPR bidang Korkeu ini.
Adjustment di pemerintah memang dimasukkan RUU APBN. Artinya seluruh pengajuan adjustment pemerintahan terkait tunjangan pejabat negara semuanya dimasukkan di dalam pembahasan draf RUU APBN yang dikoordinasikan antara Bappenas dan Kemenkeu.
"Karena APBN itu hanya inisiatif pemerintah, tidak ada inisiatif DPR, sehingga pada adjustment dilakukan pemerintah bersama DPR karena yang memiliki kewenangan budgeting adalah DPR. Lalu bagaimana dengan yudikatif? Ya tentunya yudikatif ditempelkan di pemerintah sebagai bagian dari eksekutif," terang Taufik yang juga doktor ekonomi dari Undip ini.
Usulan dari DPR dibahas oleh Kesekjenan dan BURT. Sementara di pemerintahan usulan tersebut dibahas oleh biro perencanaan di masing-masing institusi. Setelah dimasukkan dalam RUU APBN selanjutnya dilakukan pembahasan di DPR bersama Banggar.
"Kemudian dibahas di Banggar, antara DPR dengan pemerintah, dibahas rutin setiap tahun. Di dalam rapat Banggar antara pemerintah dan DPR itu dilakukan matrik bagaimana kemampuan negara yang bisa mengcover seluruh komponen trias politika tadi itu. Ini yang seringkali masyarakat tidak melihat itu, makanya saya ingatkan bahwa proses mekanisme pembahasan tunjangan tidak serta merta dinaikkan tidak tapi mekanismenya seperti itu," tutur Taufik.
Pada saat dibahas di Banggar, pemerintah dengan DPR membuat persetujuan. "Di DPR ini namanya pengajuan akhirnya, dari yang semula diajukan tunjangan kehormatan ketua badan atau komisi yang semula diusulkan Rp 11 juta, yang sekarang ini menerima Rp 4,4 juta menjadi Rp 6,8 juta. Ini sebetulnya dengan penjelasan Menkeu sudah sangat jelas bahwa Menkeu sudah menyetujui," pungkas Taufik.
Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyetujui kenaikan tunjangan anggota DPR. Dia beralasan nilai tunjangan yang disetujui tidak sebesar yang diusulkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
"Itu sudah diajukan suratnya. Kita potong cukup banyak. Yang akhirnya diberikan lebih jauh (dari yang) diajukan," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).
Kenaikan tunjangan itu tetap disetujui meski kondisi perekonomian negara sedang lemah. Bambang beralasan semua lembaga juga melakukan penyesuaian.
"Semua lembaga melakukan penyesuaian tunjangan termasuk KPK, termasuk KPU itu di kita," ujarnya.
Berikut adalah daftar kenaikan tunjangan anggota DPR yang sudah disetujui:
1. Tunjangan Kehormatan
A) Ketua badan/komisi: Rp 4.460.000 naik menjadi Rp 6.690.000 (sempat diusulkan Rp 11.150.000)
B) Wakil ketua badan/komisi: Rp 4.300.000 naik menjadi Rp 6.450.000 (sempat diusulkan Rp 10.750.000)
C) Anggota: Rp 3.720.000 naik menjadi Rp 5.580.000 (sempat diusulkan Rp 9.300.000)
2. Tunjangan Komunikasi Intensif
A) Ketua badan/komisi: Rp 14.140.000 naik menjadi Rp 16.468.000 (sempat diusulkan Rp 18.710.000)
B) Wakil ketua: Rp 14.140.000 naik menjadi Rp 16.009.000 (sempat diusulkan Rp 18.192.000)
C) Anggota: Rp 14.140.000 naik menjadi Rp 15.554.000 (sempat diusulkan Rp 17.675.000)
3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran
A) Ketua badan/komisi: Rp 3.500.000 naik menjadi Rp 5.250.000 (sempat diusulkan Rp 7.000.000)
B) Wakil ketua badan/komisi: Rp 3.000.000 naik menjadi Rp 4.500.000 (sempat diusulkan Rp 6.000.000)
C) Anggota: Rp 2.500.000 naik menjadi Rp 3.750.000 (sempat diusulkan Rp 5.000.000)
4. Bantuan Langganan Listrik dan Telepon: Rp 5.500.000 naik menjadi Rp 7.700.000 (sempat diusulkan Rp 11.000.000)
(van/nrl)
0 Response to "Taufik Kurniawan: Tunjangan Kehormatan Disepakati Pemerintah Bersama DPR"
Post a Comment